Tiga Perusahaan Ditugasi Survei Panas Bumi

Tempo.co
21 August 2013

Tempo.co, Jakarta – Tiga perusahaan menerima izin tugas untuk survei awal untuk mengembangkan potensi panas bumi di sejumlah lokasi di Indonesia. Ketiga perusahaan itu adalah PT Hitay Group, PT Bumi Lesugolo, dan PT Energi Kinan Internasional. Mereka menerima tugas resmi untuk melakukan survei awal di Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Susilo Siswoutomo, mengatakan bahwa pengembangan potensi panas bumi di Indonesia, sebagai resoources energi baru dan terbarukan, harus segera dilakukan.

“Pada tahun 2020, pemanfaatan energi baru dan terbarukan ditargetkan mencapai 22% dari total kebutuhan energi nasional. Tahun ini kami hanya berhasil mencapai 6%,” katanya dalam pidato pembukaan di EBTKE Conex di Jakarta Convention pusat, Rabu 21 Agustus, 2013.

Lisensi tugas survei awal yang diberikan kepada tiga perusahaan yang memberikan kontribusi total investasi 6,9 juta US $. Jika pada saat selesainya survei, proyek ini adalah ekonomi-layak, dan dapat diberikan sebagai wilayah kerja (WKP), diharapkan proyek ini dapat menyerap tenaga kerja hingga 800 orang. “Dengan total investasi 2 miliar US $,” katanya.

PT Hitay Grup ditugaskan untuk melakukan survei pendahuluan di Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Bengkulu dan Jawa Timur. Sementara itu, PT Bumi Lesugolo akan melakukan survei di Nusa Tenggara Timur, dan PT Energi Kinan Internasional akan mencakup wilayah Gunung Galunggung, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya.

Sejauh ini, ada banyak investor yang diterapkan untuk lisensi survei dan eksplorasi panas bumi. Tapi hanya beberapa mencatat kemajuan, diantaranya adalah PT Supreme Energy yang dikembangkan potensi panas bumi iin Sumatera, dan PT Chevron Geothermal Salak di Gunung.

Direktur Energi Baru dan Terbarukan dan Konservasi Energi, Ridha Mulyana, mengatakan bahwa ada beberapa tantangan dalam mengembangkan proyek panas bumi di Indonesia. Antara lain adalah peraturan yang saling bertentangan antara kementerian teknis. Ini bukan lagi fakta bahwa 15% dari potensi panas bumi berada di dalam hutan konservasi. Menurut Undang-Undang Kehutanan, kegiatan di luar forresty dilarang di sana, “katanya.

Ridha menjelaskan bahwa sifat eksploitasi panas bumi tidak membahayakan lingkungan dan hutan. Sebaliknya, potensi panas bumi yang baik hanya dapat dikembangkan di daerah yang berlimpah air, yang secara alami dapat ditemukan di hutan. “Jadi, ada kesalahpahaman yang panas bumi energi negatif efek hutan,” katanya.

Untuk alasan ini, pelayanannya saat ini tengah melakukan proses revisi UU Panas Bumi untuk diselaraskan dengan UU Konservasi Hutan. Draft revisi akan segera dikirim ke parlemen setelah ditandatangani oleh Presiden. “Kami mendengar bahwa Presiden akan segera menandatangani draft revisi. Dan kami berharap bahwa pembahasan di parlemen akan dilakukan secara efisien hanya dalam satu sesi, sehingga kita dapat segera melaksanakan pengembangan panas bumi di Indonesia,” katanya.